Terkait TPST Bantargebang, Jakarta Beri Kompensasi Rp 379 Miliar ke BekasiÂ

KOTA BEKASI - Pemprov DKI Jakarta dengan Pemkot Bekasi resmi perpanjang perjanjian kerja sama pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang sampai Tahun 2026. "Kami baru saja menandatangani perpanjangan perjanjian kerja sama antara Pemprov DKI dengan Pemerintah Kota Bekasi," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai menandatangani perjanjian kerja sama dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Senin (25/10/2021). Menurut Anies, perpanjangan lima tahun ke depan sambil Pemprov Jakarta menuntaskan agenda pengolahan sampah di DKI," ungkap Anies. Walikota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan, Pemerintah Kota Bekasi bersyukur bisa memperpanjang kerja sama pengelolaan TPST Bantargebang dengan Pemprov DKI Jakarta. Meski dalam kondisi sulit di masa pandemi Covid-19. "Kami mampu menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kerja sama ini dan dilakukan dengan kondisi yang sangat luar biasa," jelas Rahmat. Rahmat berharap perjanjian kerja sama antara Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi terkait TPST Bantargebang bisa memberikan manfaat untuk warga bekasi. "Mudah-mudahan ini memberi nilai manfaat untuk keluarga masyarakat yang ada di Kota Bekasi," imbuhnya Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, besaran hibah yang diberikan Pemprov DKI Jakarta dalam perpanjangan perjanjian kerja sama pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang dengan Pemkot Bekasi. Lanjut Asep, hibah yang diberikan kepada Pemkot Bekasi sebesar Rp 379,5 miliar per tahun untuk kompensasi dampak operasional TPST Bantargebang. "Seperti tahun ini adalah Rp 379,5 miliar, maka tahun depan (perjanjian baru) juga tidak akan jauh dari angka tersebut," ujar Asep. Asep menjelaskan, dana hibah tersebut nantinya dikelola oleh Pemkot Bekasi yang rencananya untuk menambah jumlah warga penerima bantuan langsung tunai (BLT) yang terdampak TPST Bantargebang. "Iya itu termasuk (6.000 warga tambahan yang menerima BLT). Tahun ini jumlah penerima akan ditambah 6.000 kepala keluarga," pungkasnya. (bbs/rie/kbe)

Sumber: